Kemenag Terbitkan Peraturan Penanganan & Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah

Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan peraturan khusus sebagai langkah tegas untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual di lingkup sekolah. Tujuan dibuatnya peraturan ini untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terus terjadi hingga saat ini.

Peraturan Menteri Agama (PMA) ini disahkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Oktober 2022 dan mulai diundangkan sehari setelahnya. Dengan adanya PMA No 73 tahun 2022 diharapkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dapat menurun drastis atau bahkan tak ada sama sekali.

Dikutip dari laman Kementerian Agama (14/10/2022) Anna Hasbie selaku Jubir Kemenag mengatakan, PMA ini sudah resmi diterbitkan.

"Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022," terang Anna Hasbie.

Isi PMA
PMA ini mengatur berbagai upaya yang berkaitan dengan penanganan dan juga pencegahan pada kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Adapun satuan pendidikan yang dimaksud yakni jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.


PMA ini berlaku pada kasus yang terjadi di madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

Dijelaskan Anna, peraturan ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu:

1. Ketentuan umum
2. Bentuk kekerasan seksual
3. Pencegahan kekerasan seksual
4. Penanganan
5. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi
6. Sanksi bagi pelaku
7. Ketentuan penutup

Dari 7 bab yang ada ini, dirinci kembali lewat pasal-pasal. Sehingga total ada 20 pasal yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di satuan pendidikan.

Mencakup 16 klasifikasi kekerasan seksual
Dengan terbitnya PMA ini, Kementerian Agama akan segera menyusun sejumlah aturan teknis, baik dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan secara efektif.

Sejauh ini ada 16 klasifikasi kekerasan seksual yang tercantum dalam PMA ini. Klasifikasi ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Aksi seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban juga termasuk dalam aturan ini.

"Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual," jelas Anna.

Anna menambahkan, bagi siapapun yang merasa mendapat perlakuan pelecehan secara seksual bisa mengambil langkah tegas karena semua sudah diatur dalam PMA ini.

"Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman," sambungnya.

Proses Sosialisasi di Sekolah
Dengan adanya PMA ini, pemerintah melalui Kemenag sudah menerapkan upaya pencegahan aksi pelecehan seksual. Nantinya PMA ini akan segera memasuki proses sosialisasi di setiap satuan pendidikan.

Baik korban, saksi maupun tersangka pada kasus pelecehan seksual di sekolah akan mendapat perlindungan serta sanksi yang jelas. "Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban," tegas Anna.

Sanksi bagi pelaku
Karena sifatnya sudah resmi, dengan PMA ini pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal. Bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Semua mengikuti proses pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya PMA ini diharapkan bisa menjadi satu upaya untuk melindungi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi langkah pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan.

"Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi kekerasan seksual di satuan pendidikan," tutup Anna.

Sumber Berita : 
 https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6347671/kemenag-terbitkan-peraturan-penanganan--pencegahan-kekerasan-seksual-di-sekolah.